Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BAB IV : PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAB V : Manajemen Penyelenggaraan BAB VI : PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : PENDANAAN BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

16 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 4

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 223 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALKOT NO 4 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 350 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan perizinan di Kota Makassar serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyebutkan bahwa tentang Penyelenggaraan PTSP kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 88); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BAB IV : PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAB V : Manajemen Penyelenggaraan BAB VI : PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : PENDANAAN BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (Serita Daerah Kata Makassar Tahun 2021 Nomor ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521