Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2023

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB III : PELAKSANAAN BAB IV : PELAYANAN PUBLIK BAB V : BANTUAN HUKUM BAB VI : PERUMAHAN BAB VII : BANTUAN SOSIAL BAB VIII : PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : PENGHARGAAN BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII : PEMBIAYAAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII : KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 7

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 209 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-7-THN-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi; b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5871); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB III : PELAKSANAAN BAB IV : PELAYANAN PUBLIK BAB V : BANTUAN HUKUM BAB VI : PERUMAHAN BAB VII : BANTUAN SOSIAL BAB VIII : PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : PENGHARGAAN BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII : PEMBIAYAAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII : KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 43

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2023

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT