Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2023

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : SASARAN BAB V : PENYELENGGARAAN BAB VI : PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB VII : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB VIII : PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING BAB IX : LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING BAB X : SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB XI : PEMBIAYAAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII : PELAPORAN BAB XIV : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2023 tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

23 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2023

Tanggal Berlaku

23 Mei 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 12

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 119 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2023 TTG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Admisitrasi Kependudukan di Desa dan Kelurahan; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : SASARAN BAB V : PENYELENGGARAAN BAB VI : PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB VII : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB VIII : PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING BAB IX : LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING BAB X : SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB XI : PEMBIAYAAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII : PELAPORAN BAB XIV : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2023

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT