Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2022

KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Satuan Tugas Anti Fraud dan Unit Pemilik Risiko Fraud; b. Pedoman Pengelolaan Risiko Fraud; c. Kegiatan Anti Fraud; d. Pengembangan Budaya Anti Fraud; e. Pembentukan Sistem Saluran Pengaduan Fraud (Whistleblowing System); f. Penanganan Kejadian Fraud; g. Informasi, Komunikasi dan Pemantauan; dan h. Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2022 tentang KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulau Morotai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Daruba

Tanggal Penetapan

26 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2022

Tanggal Berlaku

27 Desember 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 36

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Bidang

Halaman ini telah diakses 133 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 36 TAHUN 2022 TTG KEBIJAKAN ANTI FRUAD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebijakan anti fraud
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP Terintegrasi, diperlukan pedoman pengelolaan risiko fraud yang dapat digunakan untuk mengelola risiko fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan perlunya menyusun strategi penerapan penilaian risiko fraud dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Satuan Tugas Anti Fraud dan Unit Pemilik Risiko Fraud; b. Pedoman Pengelolaan Risiko Fraud; c. Kegiatan Anti Fraud; d. Pengembangan Budaya Anti Fraud; e. Pembentukan Sistem Saluran Pengaduan Fraud (Whistleblowing System); f. Penanganan Kejadian Fraud; g. Informasi, Komunikasi dan Pemantauan; dan h. Pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. 25 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521