Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja - Penyusun perjanjian kinerja - Penandatangan perjanjian kinerja - Dasar perubahan perjanjian kinerja - Pengukuran dan analisis kinerja - Pelaporan kinerja -Reviu laporan kinerja - Evaluasi laporan kinerja - Tindak lanjut hasil evaluasi laporan kinerja

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

T.E.U.

Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Bentuk Singkat

Peraturan BNPP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

08 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2022

Tanggal Berlaku

14 Desember 2022

Sumber

BN 2022 (1261) : 22 hlm

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 104 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan BNPB No 3 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

laporan-akuntabilitas-kinerja
2022
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan NO. 3, BN 2022 (1261) : 22 hlm
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan TENTANG Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu pertanggungjawaban penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79); 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 7. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1110); - Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja - Penyusun perjanjian kinerja - Penandatangan perjanjian kinerja - Dasar perubahan perjanjian kinerja - Pengukuran dan analisis kinerja - Pelaporan kinerja -Reviu laporan kinerja - Evaluasi laporan kinerja - Tindak lanjut hasil evaluasi laporan kinerja
CATATAN:	Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022. 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521