Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Produk Hukum Daerah; 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; 6. Fasilitasi dan Evaluasi; 7. Konsultasi; 8. Nomor Register Peraturan Daerah; 9. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; 10. Penyebarluasan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah; 11. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 12. Partisipasi Masyarakat; 13. Pendanaan; dan 14. Ketentuan Lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

03 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2023

Tanggal Berlaku

03 Juli 2023

Sumber

LD Tahun 2023 No. 04, TLD No. 004

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pulpis No 4 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PRODUK HUKUM DAERAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Tahun 2023 No. 04, TLD No. 004
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Produk Hukum Daerah; 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; 6. Fasilitasi dan Evaluasi; 7. Konsultasi; 8. Nomor Register Peraturan Daerah; 9. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; 10. Penyebarluasan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah; 11. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 12. Partisipasi Masyarakat; 13. Pendanaan; dan 14. Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023. 90 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT