Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Berisi Tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B, MEKANISME, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kota Pinang

Tanggal Penetapan

12 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2023

Tanggal Berlaku

12 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 01

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 7 kali

FILE-FILE PERATURAN

846perbuplabuselnomor1tahun2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pelimpahan - Kewenangan - Penerbitan - Surat - Tanda - DAFTar - Usaha - Perkebunan - Untuk - Budidaya

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota; bahwa berdasarkan lampiran pada BAB II angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/ Kpts/PI.400 /2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan di kabupaten /kota yang bersangkutan; bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, maka perlu pelimpahkan kewenang penandatanganan Surat Tanda daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Ini Berisi Tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B, MEKANISME, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Nomor 6 angka 3 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
8 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT