Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 62 Tahun 2023

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III : PELAKSANAAN DUKUNGAN BAB IV : PENDAMPINGAN TUGAS BAB V : MONITORING DAN EVALUASI BAB VI : CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN BAB VII : ALOKASI ANGGARAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Enrekang Nomor 62 Tahun 2023 tentang PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Enrekang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Enrekang

Tanggal Penetapan

06 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2023

Tanggal Berlaku

06 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 62

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 144 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 62 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar; b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan Visi Kabupaten Enrekang “ENREKANG MAJU, AMAN, SEJAHTERA (EMAS) YANG BERKELANJUTAN DAN RELIGIUS” dan Misi ke 1 dan 2 “Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq”; c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar perlu disusun Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaRa Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tengng Cipta Kerja menjadi Undang- Undanag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161); 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Asesmen Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak; 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 15. Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 6) BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III : PELAKSANAAN DUKUNGAN BAB IV : PENDAMPINGAN TUGAS BAB V : MONITORING DAN EVALUASI BAB VI : CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN BAB VII : ALOKASI ANGGARAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 62 Tahun 2023

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT