Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2023

PENYELENGGARA KEOLAHRAGAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PRINSIP KEOLAHRAGAAN BAB III : KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA BAB V : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA BAB VI : KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA BAB VII : PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA BAB VIII : PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGIKEOLAHRAGAAN BAB IX : PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA BAB X : GERAKAN AYO OLAHRAGA BAB XI : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB XII : PENGHARGAAN BAB XIII : PENDANAAN BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB XV : KETENTU AN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARA KEOLAHRAGAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

19 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

19 Desember 2023

Tanggal Berlaku

19 Desember 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 8

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 120 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 8 THN 2023 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARA KEOLAHRAGAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARA KEOLAHRAGAAN
ABSTRAK:	a. bahwa Olahraga merupakan hak asasi manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hid up manusia sehingga menciptakan Masyarakat yang sehat jasmaniah, mental, emosional, dan spritual; b. bahwa pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin pemerataan akses terhadap Olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik Daerah, nasional maupun intemasional, dengan mengembangkan sistem menajemen keolahragaan berbasis kearifan lokal yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi dimasa mendatang; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah; d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat, perlu · dibentuk Peraturan Daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kondisi Daerah dan kearifan lokal; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan keolahragaan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PRINSIP KEOLAHRAGAAN BAB III : KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA BAB V : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA BAB VI : KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA BAB VII : PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA BAB VIII : PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGIKEOLAHRAGAAN BAB IX : PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA BAB X : GERAKAN AYO OLAHRAGA BAB XI : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB XII : PENGHARGAAN BAB XIII : PENDANAAN BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB XV : KETENTU AN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023. 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2023

PENYELENGGARA KEOLAHRAGAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT