Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK BAB III : KEWENANGAN BAB IV : PERENCANAAN BAB V : PELAKSANAAN BAB VI : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB VII : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII : SOSIALISASI BAB IX : PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PENDANAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

27 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2023

Tanggal Berlaku

27 Desember 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 10

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 115 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efeisien, dan berkualitas; b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan efektif, efisien, dan berkualitas dilakukan melalui standarisasi pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemenuhan perangkat teknologi yang sesuai standar; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administasi Kependudukan Secara Daring (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana tealh diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminstrasi Kependudukan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK BAB III : KEWENANGAN BAB IV : PERENCANAAN BAB V : PELAKSANAAN BAB VI : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB VII : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII : SOSIALISASI BAB IX : PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PENDANAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023. 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT