Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2023

BADAN USAHA MILIK DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB IV : PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB V : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB VI : ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB VII : RENCANA PROGRAM KERJA BAB VIII : KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA BAB IX : UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB X : PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BAB XI : KERJA SAMA BAB XII : PERTANGGUNGJAWABAN BAB XIII : PEMBAGIAN HASIL, USAHA BAB XIV : KERUGIAN BAB XV : PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA BAB XVI : PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH BAB XVII : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2023 tentang BADAN USAHA MILIK DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

18 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2023

Tanggal Berlaku

18 Desember 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.1.16.23.

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 176 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BADAN USAHA MILIK DESA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.1.16.23.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:	a bahwa untuk mewujudkan Desayang mandiri,kuat dan maju diperlukan pengelolaan dan pemberda yaan seluruh potensi dan sumber daya Desa schingga dapat meningkatkan pendapatan Desa menuju, masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera: b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembargunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaltaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian Badan Usaha Mikik Desa; c bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadinaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf s perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pasal 18ayal (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia. Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Men judi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimane telah diubah beberapa kal teralchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomkr 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 \| sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6321}: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Mihk Desa (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 21 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623): 7. Peraturan Menteri. Dosa, Pembangunan Daerah Terlinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Uanha Milik Dosa/Bedan Usaha Milik Desa Bersamá (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB IV : PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB V : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB VI : ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB VII : RENCANA PROGRAM KERJA BAB VIII : KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA BAB IX : UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB X : PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BAB XI : KERJA SAMA BAB XII : PERTANGGUNGJAWABAN BAB XIII : PEMBAGIAN HASIL, USAHA BAB XIV : KERUGIAN BAB XV : PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA BAB XVI : PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH BAB XVII : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUANPENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. Pada saat Pemturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembcntukan dan Pengelolaan Badan Usaha MilIK Desa (Lembaran Daerah Knbupaten Barru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daemh Kabupaten Barru Nomor 13) dicabut dan dinyatakan udak berlaku lagi. 42

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2023

BADAN USAHA MILIK DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT