Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2023

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : CIRI DAN SIFAT BAB III : BENTUK DAN FUNGSI BAB IV : HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V : PENDAFTARAN DAN PELAPORAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS BAB VII : SIORMAS BAB VIII : PELAPORAN KEGIATAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

18 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2023

Tanggal Berlaku

18 Desember 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.114.23

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 132 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 5 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.114.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ABSTRAK:	a bahwe kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusin dalam kehidupan berbangsa dan bernegare dalam Negara Kesatuan Republik indonesia yang dijamin oich Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: b. bahwa organisasi kemasyarakatan mcmiliki peranan dalam pembangunan Kabupaten Burru schingga perlu dilakukan pemberdayaan dalara rangka meningkatkan ruang partisipasi inasyarakat dalam peinbangunan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pusal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kenasyarakatan Menjadi Undung-Undang. Pemerintah Onerah melakukun pemberdayaan Organisasi Kemusyurakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebaguimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf & peflu menctapkan Peratulan Dacrah tentang Pemberdayan Organisasi Kemasyarakatan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasal Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ufganisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 17 tahun 2013 tentang Organisnss Kemasyarakatan Menjad Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undung-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun $2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomof 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2016 Nomol 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5958); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyrakat dalam Penyetenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133): 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahut 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengeiolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : CIRI DAN SIFAT BAB III : BENTUK DAN FUNGSI BAB IV : HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V : PENDAFTARAN DAN PELAPORAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS BAB VII : SIORMAS BAB VIII : PELAPORAN KEGIATAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH INI HARUS DITETAPKAN PALING LAMA 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2023

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT