Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 66 Tahun 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS2

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 66 Tahun 2023 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS2

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 66

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 76 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 66 THN 2023 SOP UPT PPA (Recovered).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS2
ABSTRAK:	a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak; b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dengan sistem dan mekanisme kerja yang sistematis kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Maras, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Layanan; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu diatur Standar Operasional Prosedur Layanan UPTD PPA Kabupaten Maras; · d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maras; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8}; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9}; 7. Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 26); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 52

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 66 Tahun 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS2

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT