Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2023

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PAJAK DAERAH BAB IV : RETRIBUSI OAERAH BAB V : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RETRIBUSI BAB VI : PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN. DAN PEMBEBASAN BAB VII : PEMBE:RIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB VIII : KERAHASILAN DATA WAJIB PAJAK BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : SANKSI BAB XI : KETENTUAN LAIN·LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

22 November 2023

Tanggal Pengundangan

22 November 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KABUPATEN BARRU PROVINS! SULAWESI SEI..ATAN B.HK.03.101.23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 298 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KABUPATEN BARRU PROVINS! SULAWESI SEI..ATAN B.HK.03.101.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah eatu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang termasuk kewenangan Daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, b. bahwa jcnia Pajak Oacrah dan Rctribusi Daerah yang dipungut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta prinsip demokrasi, pemerataan dan keadnan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor Tahun tentang Hubungan Ke.uangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pe.menntah Daerah, perlu pengaturan Pajak Dae.rah dan Re.tribusi 2022 Daerah dalam Pereturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmakeud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mene.tapkan Peraturan Dae.rah tentang Pajak Dae.rah dan Retribusi Daerah; L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara tcntang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang tLembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaat&n Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelo\aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 7. Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pera turan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66461: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tentang Atas Tenaga bstrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 2023 17 . Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 10. tentangKetentuan Umum Pajak Oaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 35 2023 Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 I). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PAJAK DAERAH BAB IV : RETRIBUSI OAERAH BAB V : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RETRIBUSI BAB VI : PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN. DAN PEMBEBASAN BAB VII : PEMBE:RIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB VIII : KERAHASILAN DATA WAJIB PAJAK BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : SANKSI BAB XI : KETENTUAN LAIN·LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. Pada saat Peraturan Deerah ini berlaku, semua pcraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak benentangan dengan Peraturan Daerah ini. 117

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521