Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2023

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PRODUK DAN HUKUM DAERAH BAB IV : PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB V : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII : SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII : PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB IX : PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUKPERATURAN BAB X : PENETAPAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XI : PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH BAB XII : PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XIII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gowa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sungguminasa

Tanggal Penetapan

30 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2023

Tanggal Berlaku

30 Januari 2023

Sumber

berita daerah kabupaten maros nomor 8 tahun 2023

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gowa

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 83 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 8 TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, berita daerah kabupaten maros nomor 8 tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 1. Undang-Undang Nomor 29 "Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PRODUK DAN HUKUM DAERAH BAB IV : PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB V : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII : SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII : PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB IX : PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUKPERATURAN BAB X : PENETAPAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XI : PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH BAB XII : PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XIII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023. 70

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2023

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT