Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2023

PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA BAB V : REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA BAB VI : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI BAB VII : TARIF SEWA RUSUNAWA BAB VIII : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB X : PENCABUTAN REKOMENDASI BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2023 tentang PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

04 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

04 Juli 2023

Tanggal Berlaku

04 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 21

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 74 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 21 TAHUN 2023 PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:	a. bahwa daerah memiliki beberapa rusunawa salah satunya rumah susun sederhana sewa yang dalam pengelolaannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pendapatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pengelolaan Rusunawa merupakan salah satu Barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; c. bahwa dalam rangka upaya pemerintah daerah menyediakan fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi permukiman kumuh di daerah perkotaan serta agar pengelolaan rusunawa dapat berdayaguna dan berhasilguna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya dipandang perlu menyusun tata cara pengelolaan rusunawa di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dn huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 5); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA BAB V : REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA BAB VI : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI BAB VII : TARIF SEWA RUSUNAWA BAB VIII : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB X : PENCABUTAN REKOMENDASI BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Besaran Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 33

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2023

PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT