Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 13 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V : RETRIBUSI TERMINAL BAB VII : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB VIII : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB IX : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BAB X : PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB XI : GOLONGAN RETRIBUSI BAB XII : WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XIII : TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIV : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB XV : SANKSI ADMINISTRASI BAB XVI : PENAGIHAN BAB XVII : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA BAB XVIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIX : TATA CARA, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XX : KEBERATAN BAB XXI : PEMANFAATAN BAB XXII : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XXIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XXIV : PENYIDIKAN BAB XXV : KETENTUAN PIDANA BAB XXVI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXVII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

31 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2011

Tanggal Berlaku

31 Desember 2011

Sumber

LD.2011/NO.13, TLD NO.223

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 551 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-13-THN-TENTANG-RETRIBUSI-JASA-USAHA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Jasa Usaha
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13, TLD NO.223
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	bahwa dalam ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V : RETRIBUSI TERMINAL BAB VII : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB VIII : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB IX : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BAB X : PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB XI : GOLONGAN RETRIBUSI BAB XII : WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XIII : TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIV : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB XV : SANKSI ADMINISTRASI BAB XVI : PENAGIHAN BAB XVII : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA BAB XVIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIX : TATA CARA, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XX : KEBERATAN BAB XXI : PEMANFAATAN BAB XXII : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XXIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XXIV : PENYIDIKAN BAB XXV : KETENTUAN PIDANA BAB XXVI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXVII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 4); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 191); 31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 13 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT