Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 68 Tahun 2022

Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun 2011 yang meliputi Ketentuan Umum, Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2011, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2011

T.E.U.

Indonesia, Kota Depok

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Depok

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2022

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2022

Tanggal Berlaku

01 November 2022

Sumber

BD 2022/68

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PERPAJAKAN - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Depok

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 175 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

68. PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PIUTANG PERALIHAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMEBRIAN - PENGURANGAN - PEMBAYARAN - PIUTANG - PERALIHAN - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN - SAMPAI - DENGAN - TAHUN - PAJAK - 2011
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD 2022/68
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2011
ABSTRAK:	Bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2012 perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Depok saat ini serta berdasarkan saldo piutang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok teraudit Tahun 2021 masih menunjukan jumlah nominal yang besar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun 2011. UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021; Perwali Kota Depok No. 9 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Depok No. 9 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Depok No. 2 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun 2011 yang meliputi Ketentuan Umum, Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2011, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022. 8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521