Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2000

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Ketentuan Pidanan; Penyidikan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumedang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Sumedang Utara

Tanggal Penetapan

07 Februari 2000

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2000

Tanggal Berlaku

10 Februari 2000

Sumber

LD Kab. Sumedang No. 14 Tahun 2000

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumedang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 48 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No.14 2000.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan anak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 11 Tahun 1994

Mencabut sebagian :

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelayanan Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Calon Haji di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang
Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten di Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang

Retribusi - Pelayanan - Kesehatan - di - Puskesmas - dan - Unit - Pelaksana - Teknis - pada - Dinas - Kesehatan - Kabupaten - Sumedang
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab. Sumedang No. 14 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:	Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, KIA di Bidan Desa dan Laboratorium perlu diganti untuk melaksanakan penyesuaian perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 20 Tahun 1997; Keppres No. 230 Tahun 1968; Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri No. 934/Men.Kes/SKB/II/1996; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 25 Tahun 1990; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 6 Tahun 1986; Perda Kab. Sumedang No. 8 Tahun 1996; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 10 Tahun 1996; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 23 Tahun 1996; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 4 Tahun 1997; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 1 Tahun 2000 Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Ketentuan Pidanan; Penyidikan; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000. 24 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521