Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 3 Tahun 2011

Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai pemberi bantuan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA sebagai penerima bantuan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

22 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2012

Tanggal Berlaku

22 Juni 2012

Sumber

LD.2011/NO.3, TLD NO.214

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 587 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-3-THN-2011-TENTANG-ALSINTAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pertanian dan peternakan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3, TLD NO.214
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian
ABSTRAK:	: a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan pemanfaatan teknologi Alsintan di tingkat petani harus memperoleh pertimbangan yang cermat agar mampu tumbuh dan berkembang secara wajar; b. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikembangkan Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan; c. bahwa melalui Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di daerah pedesaan serta dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179). Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai pemberi bantuan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA sebagai penerima bantuan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2012. 22 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521