Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

137

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

05 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

06 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

06 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1293

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 71 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NO 137 TH 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 137, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1293
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:	bahwa dengan adanya Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kaur, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kaur Nomor 5 Tahun 2028 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kaur; 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385); 3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelola Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290); PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAUR
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023. Peraturan Bupati Kaur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor: 570) 5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521