Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023

Pengarustamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tu.gas Pokja PUG Daerah adalah sebagaimana berikut: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masingmasing Perangkat Daerah; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepala Camat, Kepala Desa, dan Lurah; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; h. menyusun profil gender kabupaten; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun RAD PUG di Daerah; l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

03 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2023

Sumber

LD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 4; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/PERDA_04_2023.pdf

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

HIMPUNAN PERATURAN

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_04_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

HAK ASASI MANUSIA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 4; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/PERDA_04_2023.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:	a. bahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar bagi seorang warga negara dan patut untuk di lindungi dalam bentuk apapun, termasuk di dalam nya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kesamarataan kesempatan dalam berbagai bidang untuk laki-laki dan perempuan dan negara menjamin melalui berbagai peraturan perundang undangan terhadap hal tersebut; b. bahwa dalam rangka memberikan dan membuka ruang, kedudukan yang sama dalam bidang Pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, pemerintahan dan hukum, maka di perlukan suatu upaya dari pemerintah kabupaten sumenep dalam hal pengarus utamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan, kesejajaran, dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada lampiran angka I huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Daerah Kabupaten d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2005; UU No 21 Tahun 2007; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 4 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 7 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2017; Perda Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2019. Tu.gas Pokja PUG Daerah adalah sebagaimana berikut: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masingmasing Perangkat Daerah; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepala Camat, Kepala Desa, dan Lurah; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; h. menyusun profil gender kabupaten; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun RAD PUG di Daerah; l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023

Pengarustamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT