Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2010

Tata Cara Pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERIZINAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 8 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Usaha lndustri dan Usaha Perdagangan, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Surat lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha lndustri dan lzin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 13); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 4); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian lmpor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 4 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lnstruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERIZINAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521