Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 45 Tahun 2021

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuningan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kuningan

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2021

Sumber

BD 2021/No.45

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 99 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

45 TAHUN 2021 ( PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kuningan No. 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

PENDELEGASIAN - SEBAGAI - KEWENANGAN - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN - BERUSAHA - BERBASIS - RISIKO - DAN - PERIZINAN - NON - BERUSAHA - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2021/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 9 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 25 Tahun 2021; PP No. 26 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2021; PP No. 45 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 9 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 dicabut. 11 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 45 Tahun 2021

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT