Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 3 Tahun 2015

Penataan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBENTUKAN DESA BAB V : PENGHAPUSAN DESA BAB VI : PENGGABUNGAN DESA BAB VII : PERUBAHAN STATUS DESA BAB VIII : PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT BAB X : PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN BAB XII : PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN BAB Xlll : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

21 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.3, TLD NO.335

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 692 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-3-TAHUN-2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penataan Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, TLD NO.335
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Desa
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pernbentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status Desa menjadi kelurahan dan/atau kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Penataan Desa. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Non101 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBENTUKAN DESA BAB V : PENGHAPUSAN DESA BAB VI : PENGGABUNGAN DESA BAB VII : PERUBAHAN STATUS DESA BAB VIII : PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT BAB X : PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN BAB XII : PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN BAB Xlll : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521