Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019-2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 64.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 64.A

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019-2024
T.E.U.
Indonesia, Kota Tegal
Nomor
51
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Tegal
Tanggal Penetapan
01 September 2023
Tanggal Pengundangan
01 September 2023
Tanggal Berlaku
01 September 2023
Sumber
BD Tahun 2023 No. 51
Subjek
APBN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Tegal
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 42 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :

  1. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019-2024

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan