Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilakukan untuk menentukan intensitas urusan dan beban kerja pemerintahan daerah bidang kearsipan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

T.E.U.

Indonesia, Arsip Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Perka Arsip Nasional

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

02 September 2016

Tanggal Berlaku

02 September 2016

Sumber

BN 2016 (1318): 4 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Arsip Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 125 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perka ANRI Nomor 29 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

pemetaan urusan pemerintahan - bidang kearsipan
2016
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 29, BN 2016 (1318): 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
ABSTRAK:	Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; dan PP Nomor 18 Tahun 2016. Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilakukan untuk menentukan intensitas urusan dan beban kerja pemerintahan daerah bidang kearsipan.
CATATAN:	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016. Lampiran file: 18 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4; lampiran hlm 5 sd 18)