Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2022

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Implementasi transaksi non tunai pada UPT Dinas Perhubungan meliputi semua jenis retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan transaksi penerimaan daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

11 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

11 Maret 2022

Tanggal Berlaku

11 Maret 2022

Sumber

BD.2022/No.13

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 83 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kobar No. 13 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendapatan Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Perhubungan; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dermaga Inderasari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Kumai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Implementasi transaksi non tunai pada UPT Dinas Perhubungan meliputi semua jenis retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan transaksi penerimaan daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2022

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT