Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2011

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Keanggotaan; Tim Seleksi dan Proses Seleksi Calon Komisioner; Pemberhentian dan Penggantian Komisioner; Perpanjagan Masa Jabatan; Tenaga Ahli dan Asisten Ahli; Sekretariat KPID; Pengelolaan Keuangan dan ASet; Pertanggungjawaban; Aturan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

24 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

24 Maret 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011/NO.11

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 688 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 11 Tahun 2011 ttg Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2011/NO.11
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (3), di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang penyiaran berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel; c. bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang penyiaran perlu dijabarkan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan tata kerja dan akuntabilitas; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/p/kpi/05/2009; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Keanggotaan; Tim Seleksi dan Proses Seleksi Calon Komisioner; Pemberhentian dan Penggantian Komisioner; Perpanjagan Masa Jabatan; Tenaga Ahli dan Asisten Ahli; Sekretariat KPID; Pengelolaan Keuangan dan ASet; Pertanggungjawaban; Aturan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 7 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521