Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2009

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: objek, subjek, dan golongan retribusi izin gangguan/kegiatan di suatu lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, tarif dasar retribusi, dan tarif kekuatan mesin.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Temanggung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Temanggung

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

30 November 2009

Tanggal Berlaku

30 November 2009

Sumber

LD Tahun 2009 No. 21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 26 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_kab__No_21_Tahun_2009_tentang_RETRIBUSI_IZIN_GANGGUAN_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi-izin-gangguan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD Tahun 2009 No. 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk menyederhanakan penyelenggaraan Izin Gangguan agar tercipta perbaikan iklim investasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: objek, subjek, dan golongan retribusi izin gangguan/kegiatan di suatu lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, tarif dasar retribusi, dan tarif kekuatan mesin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2009.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1999 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm beserta penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521