Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1996

Rumah Susun Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di struktur kan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Rumah Susun Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1996

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

10 Desember 1996

Tanggal Pengundangan

06 Juni 1997

Tanggal Berlaku

06 Juni 1997

Sumber

LD.1997/No.7 Seri D

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 128 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 9 1996.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rumah-susun
1996
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1997/No.7 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rumah Susun Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahan dimana terdapat keterbatasan lahan yang ada dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota serta peremajaan permukiman kumuh maka diperlukan pengembangan pembangunan perumahan kearah vertikal; b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu mengatur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rumah Susun. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992; Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994; Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/KPTS/1995; Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nomor 08/KPTS/BKP4N/1996; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989; Peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988. Peraturan ini mengatur bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di struktur kan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 1997. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521