Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 1992

Izin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Objek dan Subjek; 3. Persyaratan Permohonan Izin; 4. Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Daftar Ulang; 5.pencabutan Izin; 6. Permohonan Banding; 7. Tarif Retribusi; 8. Kewenangan; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Pengawasan dan Pelaksanaan; 11. Ketentuan Pidana dan Penyidik; 12. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1992

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

16 Februari 1993

Tanggal Pengundangan

30 November 1992

Tanggal Berlaku

30 November 1992

Sumber

LD.1992/No.24 Seri B

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 4 1992.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

izin-tempat-usaha
1992
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1992/No.24 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penertiban maupun penataan Kota, maka pelakanaan pembelian Izin Tempat usaha perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1990 maupun peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan; b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan/kesejahteraan rakyat, maka perlu diwujudkan kondisi yang menarik agar pembangunan ekonomi pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dapat lebih berkembang; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 sepanjang mengenai pengaturan perizinan tempat usaha perlu ditinjau dan diatur kembali; d. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 4 Tahun 182; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971; Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977 /347 /1988 /11; Peraturan Daerah kotamadya Daeerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981. Peraturan ini mengatur Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Objek dan Subjek; 3. Persyaratan Permohonan Izin; 4. Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Daftar Ulang; 5.pencabutan Izin; 6. Permohonan Banding; 7. Tarif Retribusi; 8. Kewenangan; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Pengawasan dan Pelaksanaan; 11. Ketentuan Pidana dan Penyidik; 12. Ketentuan Peralihan dan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1992. 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521