Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan urusan persandian ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Lembaga Sandi Negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan

T.E.U.

Indonesia, Arsip Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Perka Arsip Nasional

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

03 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

10 Maret 2015

Tanggal Berlaku

10 Maret 2015

Sumber

BN 2015 (365): 7 hlm; jdih.anri.go.id

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Arsip Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 62 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perka ANRI Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

pedoman - retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan - persandian
2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 13, BN 2015 (365): 7 hlm; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014. Pedoman retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan urusan persandian ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Lembaga Sandi Negara.
CATATAN:	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015. Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7; lampiran hlm 8 sd 9)