Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2022

KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Khusus tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota, Tugas Dan Wewenang, Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

25 November 2022

Tanggal Pengundangan

19 November 2022

Tanggal Berlaku

19 November 2022

Sumber

LD. No. 2022/20, TLD. 128, LL Prov Papbar: 22 hal

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

HUKUM ADAT

Halaman ini telah diakses 96 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA PAPUA BARAT No 20 Tahun 2022 Tentang KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. No. 2022/20, TLD. 128, LL Prov Papbar: 22 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota, Tugas Dan Wewenang, Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Khusus tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota, Tugas Dan Wewenang, Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2022. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 59); dan b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 61); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521