Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998

Retribusi Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan pasar. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 14. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Kedaluwarsa; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1998

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

15 Juli 1998

Tanggal Pengundangan

23 Desember 1998

Tanggal Berlaku

23 Desember 1998

Sumber

LD.1998/No.12 Seri A

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 89 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 9 1998.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengaturan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

retribusi-pasar
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1998/No.12 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Peraturan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II perlu disesuaiakan; b bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988. Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan pasar. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 14. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Kedaluwarsa; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1998. Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengaturan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521