Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; 11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Dan Tata Cara Penetapan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

25 Juli 2002

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2002

Tanggal Berlaku

29 Juli 2002

Sumber

LD.2002/No.1 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 95 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 8 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-pengujian-kendaraan-bermotor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/No.1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang
ABSTRAK:	a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan dibidang perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang; b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan serta untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap masyarakat Kota Semarang khususnya pengguna kendaraan bermotor di jalan perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor; c. bahwa untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi; d. bahwa untuk mengatur pelaksanaan tersebut di atas atas maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 tahun 1980; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001. Peraturan ini mengatur Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; 11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Dan Tata Cara Penetapan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2002. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521