Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002

Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kas, setara kas, dan barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kekuasaan Atas Keuangan Daerah; 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 4. Tahun Anggaran; 5. Penerimaan Daerah; 6. Belanja Daerah; 7. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kota/Kabupaten; 8. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Unit-Unit Usaha Kecil (Uuk) , Bumn, Bumd, Perusahaan Swasta Dan Organisasi Masyarakat; 9. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Dan Atau Lembaga Luar Negeri; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

25 Juni 2002

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2002

Tanggal Berlaku

02 Juli 2002

Sumber

LD.2002/No.2 Seri E

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 6 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

keuangan-daerah

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/No.2 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengaturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kas, setara kas, dan barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kekuasaan Atas Keuangan Daerah; 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 4. Tahun Anggaran; 5. Penerimaan Daerah; 6. Belanja Daerah; 7. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kota/Kabupaten; 8. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Unit-Unit Usaha Kecil (Uuk) , Bumn, Bumd, Perusahaan Swasta Dan Organisasi Masyarakat; 9. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Dan Atau Lembaga Luar Negeri; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521