Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2023

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Kota Pariaman. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah: a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak; b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan c. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh KPAD. Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah: a. kedudukan, tugas dan fungsi; b. kelengkapan organisasi; c. masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota; d. tata cara pembentukan panitia seleksi; e. tata kerja; f. larangan; g. kode etik; h. mekanisme; dan i. pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2023 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman

T.E.U.

Indonesia, Kota Pariaman

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pariaman

Tanggal Penetapan

22 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2023

Tanggal Berlaku

22 Juni 2023

Sumber

Berita Deerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 31

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pariaman

Bidang

Halaman ini telah diakses 39 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAKO NOMOR 31 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perlindungan anak

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, Berita Deerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman

ABSTRAK:

- bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar; - bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Pariaman perlu dibentuk Lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu; - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 - Undang-Undang Nomor Tahun 2000 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 - Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 - Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2016
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Kota Pariaman. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah: a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak; b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan c. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh KPAD. Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah: a. kedudukan, tugas dan fungsi; b. kelengkapan organisasi; c. masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota; d. tata cara pembentukan panitia seleksi; e. tata kerja; f. larangan; g. kode etik; h. mekanisme; dan i. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
-
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2023
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2023

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT