Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

11 November 2022

Tanggal Pengundangan

11 November 2022

Tanggal Berlaku

11 November 2022

Sumber

BD. No. 2022/28, LL Prov Papbar: 17 hal

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB PAPUA BARAT No 27 Tahun 2022 Tentang PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD. No. 2022/28, LL Prov Papbar: 17 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK:

Bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan memperoleh kesernpatan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Upaya pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemeriksaan atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah. Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak scsuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dilakukan penggantian.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT