Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006

Pengendalian Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan, Dan Sasaran; 3. Sistem Dan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup; 4. Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Kewajiban; 5. Hak, Kewajiban, Dan Peranserta Masyarakat; 6. Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 7. Pengendalian Bencana; 8. Perizinan Dan Rekomendasi; 9. Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup; 10. Eko - Wisata; 11. Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 12. Laboratorium Lingkungan; 13. Kerjasama Dan Kemitraan; 14. Penerapan Insentif, Disinsentif, Dan Penghargaan; 15. Perjanjian Internasional; 16. Sanksi Administrasi; 17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 18. Pengawasan; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Pembiayaan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2006

Tanggal Pengundangan

20 Februari 2007

Tanggal Berlaku

20 Februari 2007

Sumber

LD.2007/No.2 Seri E

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 273 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 13 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengendalian-lingkungan-hidup
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2007/No.2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	a. bahwa Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa dengan karakteristik geografi yang terdiri dari dataran, perbukitan dan pantai, dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Semarang tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Semarang yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan, Dan Sasaran; 3. Sistem Dan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup; 4. Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Kewajiban; 5. Hak, Kewajiban, Dan Peranserta Masyarakat; 6. Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 7. Pengendalian Bencana; 8. Perizinan Dan Rekomendasi; 9. Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup; 10. Eko - Wisata; 11. Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 12. Laboratorium Lingkungan; 13. Kerjasama Dan Kemitraan; 14. Penerapan Insentif, Disinsentif, Dan Penghargaan; 15. Perjanjian Internasional; 16. Sanksi Administrasi; 17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 18. Pengawasan; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Pembiayaan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2007. 55 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521