Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Asas Umum Dan Struktur Apbd; 4. Penyusunan Rancangan Apbd; 5. Penetapan Apbd; 6. Pelaksanaan Apbd; 7. Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd Dan Perubahan Apbd; 8. Penatausahaan Keuangan Daerah; 9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; 10. Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd; 11. Kekayaan Dan Kewajiban; 12. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Penyelesaian Kerugian Daerah; 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

18 Oktober 2006

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2007

Tanggal Berlaku

02 Februari 2007

Sumber

LD.2007/No.1 Seri E

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 83 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 11 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah.

pengelolaan-keuangan-daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/No.1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel dan bertanggunggung jawab; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Asas Umum Dan Struktur Apbd; 4. Penyusunan Rancangan Apbd; 5. Penetapan Apbd; 6. Pelaksanaan Apbd; 7. Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd Dan Perubahan Apbd; 8. Penatausahaan Keuangan Daerah; 9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; 10. Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd; 11. Kekayaan Dan Kewajiban; 12. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Penyelesaian Kerugian Daerah; 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2007. Mencabut : a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah; b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah. 56 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521