Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018

Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia adalah penerapan standar nasional perpustakaan. Untuk melaksanakan akreditasi perpustakaan kabupaten/kota, perlu menyusun instrumen akreditasi perpustakaan kabupaten/kota.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2018

Tanggal Berlaku

30 Mei 2018

Sumber

BN 2018 (706): 4 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PERPUSTAKAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 314 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan PERPUSNAS Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

akreditasi perpustakaan kabupaten atau kota
2018
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 3, BN 2018 (706): 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	Untuk mengukur sejauhmana tingkat pelaksanaan standar nasional perpustakaan semua jenis perpustakaan perlu dilakukan akreditasi. Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001. Salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia adalah penerapan standar nasional perpustakaan. Untuk melaksanakan akreditasi perpustakaan kabupaten/kota, perlu menyusun instrumen akreditasi perpustakaan kabupaten/kota.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018. Lampiran file: 36 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4; lampiranhlm 5 sd 36)