Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur rangkaian kegiatan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; 4. Pengadaan; 5. Penerimaan Dan Penyaluran; 6. Penggunaan; 7. Penatausahaan; 8. Pemanfaatan; 9. Pengamanan Dan Pemeliharaan; 10. Pen1laian. 11. Penghapusan; 12. Pemindahtanganan; 13. Ketentuan Penutup. 14. Pembiayaan; 15. Ganti Rugi Dan Sanksi; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

08 Juni 2007

Tanggal Pengundangan

16 November 2007

Tanggal Berlaku

16 November 2007

Sumber

LD.2007/No.11 Seri E

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 19 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 5 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan-barang-milik-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/No.11 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, maka perlu didukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan bertanggungjawab; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur rangkaian kegiatan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; 4. Pengadaan; 5. Penerimaan Dan Penyaluran; 6. Penggunaan; 7. Penatausahaan; 8. Pemanfaatan; 9. Pengamanan Dan Pemeliharaan; 10. Pen1laian. 11. Penghapusan; 12. Pemindahtanganan; 13. Ketentuan Penutup. 14. Pembiayaan; 15. Ganti Rugi Dan Sanksi; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2007.
32 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521