Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008

Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Asas; 3. Identifikasi Warga Miskin; 4. Hak Warga Miskin; 5. Kewajiban Warga Miskin; 6. Penyusunan Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan; 7. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 9. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; 10. Pembiayaan; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

22 April 2008

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2008

Tanggal Berlaku

17 Juni 2008

Sumber

LD.2008/No.6

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 17 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 4 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanggulangan-kemiskinan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan; b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang–Undang Nomer 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006.
Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Asas; 3. Identifikasi Warga Miskin; 4. Hak Warga Miskin; 5. Kewajiban Warga Miskin; 6. Penyusunan Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan; 7. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 9. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; 10. Pembiayaan; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2008.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521