Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009

Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Semarang. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Penggolongan Minuman Beralkohol; 3. Penjualan Minuman Beralkohol; 4. Perizinan; 5. Kegiatan Yang Dilarang; 6. Pengawasan, Pengendalian Dan Pelaporan; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Sanksi Administratif; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

07 September 2009

Tanggal Pengundangan

29 Januari 2010

Tanggal Berlaku

29 Januari 2010

Sumber

LD.2010/No.2

Subjek

KESEHATAN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 8 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengawasan-pengendalian-minuman-beralkohol

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempattempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota semarang; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Semarang. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Penggolongan Minuman Beralkohol; 3. Penjualan Minuman Beralkohol; 4. Perizinan; 5. Kegiatan Yang Dilarang; 6. Pengawasan, Pengendalian Dan Pelaporan; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Sanksi Administratif; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2010.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521