Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2012

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Sistem Dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan; Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah Yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Dan/Atau Kantor Pos; Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu; Penyusunan Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ( DPA-L) SKPD; Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Penggunaan Uang Persediaan; Sanksi Penggunaan Uang Persediaan; Pembukuan Dan Penutupan Rekening Uang Persediaan; Pembuatan Surat Penyediaan Dana; Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); Pembuatan Surat Penanggungjawaban; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

16 Juni 2012

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2012/NO.11

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 459 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 11 THN 2012 (10) - rezise.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, perlu adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 55 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Sistem Dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan; Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah Yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Dan/Atau Kantor Pos; Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu; Penyusunan Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ( DPA-L) SKPD; Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Penggunaan Uang Persediaan; Sanksi Penggunaan Uang Persediaan; Pembukuan Dan Penutupan Rekening Uang Persediaan; Pembuatan Surat Penyediaan Dana; Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); Pembuatan Surat Penanggungjawaban; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521