Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011

Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur konstruksi jembatan penghubung dari jalan masuk ke tanah pribadi atau badan. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk; 3. Penyelenggaraan Dan Perizinan Penyambungan Jalan Masuk; 4. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 5. Pengawasan Dan Pengendalian; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sanksi Administrasi; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2011

Tanggal Berlaku

30 Desember 2011

Sumber

LD.2011/No.22

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 18 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 22 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan-penyambungan-jalan-masuk

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2011/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum pengguna jalan, menjaga keserasian dalam penataan ruang dan sistem drainase kota, maka perlu dilakukan upaya pembinaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b. bahwa pembangunan Kota Semarang menuntut kebutuhan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk yang akan mempengaruhi ketertiban dan keamanan pengguna jalan, pemeliharaan jalan dan sistem drainase serta keserasian perencanaan Kota Semarang maka perlu diatur dan dikendalikan; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur konstruksi jembatan penghubung dari jalan masuk ke tanah pribadi atau badan. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk; 3. Penyelenggaraan Dan Perizinan Penyambungan Jalan Masuk; 4. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 5. Pengawasan Dan Pengendalian; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sanksi Administrasi; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.8 Tahun 1995
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011

Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT