Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Obyek Dan Subyek Retribusi 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Penagihan Retribusi; 10. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 11. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 12. Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Kedaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

11 Oktober 2010

Sumber

LD.2010/No.9

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 8 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

retribusi-pelayanan-kesehatan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya; b. bahwa Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya; c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan perlu ada hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan perlu adanya partisipasi dari masyarakat berupa retribusi pelayanan kesehatan; d. bahwa untuk melaksanakan Sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang retribusi pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Obyek Dan Subyek Retribusi 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Penagihan Retribusi; 10. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 11. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 12. Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Kedaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2010. Mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT