Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan Dan Fungsi; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pemanfaatan; 6. Pengendalian; 7. Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Kewajiban; 8. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat; 9. Sanksi Administrasi; 10. Gugatan Perwakilan; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

06 Juli 2010

Tanggal Pengundangan

07 Juli 2010

Tanggal Berlaku

07 Juli 2010

Sumber

LD.2010/No.4

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 62 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 7 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penataan-ruang-terbuka-hijau

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan memberikan dampak menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Semarang dan menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk Penataan Ruang Terbuka Hijau (Penataan RTH) Kota Semarang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan Dan Fungsi; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pemanfaatan; 6. Pengendalian; 7. Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Kewajiban; 8. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat; 9. Sanksi Administrasi; 10. Gugatan Perwakilan; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
231 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521