Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010

Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Fungsi Dan Tujuan; 3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 4. Pembangunan Kepariwisataan; 5. Kawasan Strategis Pariwisata Dan Jalur Wisata; 6. Usaha Pariwisata; 7. Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 9. Koordinasi; 10. Kerjasama Dan Kemitraan; 11. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 12. Gabungan Industri Pariwisata Di Daerah; 13. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan, Standarisasi, Dan Sertifikasi; 14. Pendanaan; 15. Pembinaan Dan Pengawasan; 16. Penyidikan; 17. Sanksi Administratif; 18. Sanksi Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

07 Juli 2010

Tanggal Pengundangan

17 September 2010

Tanggal Berlaku

17 September 2010

Sumber

LD.2010/No.5

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 40 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 3 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kepariwisataan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan; b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilainilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kota Semarang. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Fungsi Dan Tujuan; 3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 4. Pembangunan Kepariwisataan; 5. Kawasan Strategis Pariwisata Dan Jalur Wisata; 6. Usaha Pariwisata; 7. Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 9. Koordinasi; 10. Kerjasama Dan Kemitraan; 11. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 12. Gabungan Industri Pariwisata Di Daerah; 13. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan, Standarisasi, Dan Sertifikasi; 14. Pendanaan; 15. Pembinaan Dan Pengawasan; 16. Penyidikan; 17. Sanksi Administratif; 18. Sanksi Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2010.
39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521